REPUBLIKAN, CIANJUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemekaran wilayah selatan menjadi Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Kabupaten Cianjur Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat dengan komunitas Cianjur Selatan Bergerak (CSB), yang menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait langkah strategis pemekaran.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Fungsi utama DPRD dalam pengusulan daerah otonomi baru sudah berjalan sejak keputusan bersama DPRD dan Bupati Cianjur. Kini, DPRD siap melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan DPR RI, DPD RI, serta Kementerian Dalam Negeri agar Cianjur Selatan masuk dalam prioritas pemekaran setelah moratorium dicabut,” jelas Lepi, (6/2/2025).
Salah satu kesepakatan penting dalam rapat tersebut adalah dukungan politik DPRD untuk mengawal kebijakan pemekaran, memastikan bahwa jika moratorium dicabut, Kabupaten Cianjur Selatan akan menjadi prioritas pertama di Jawa Barat.
Selain itu, DPRD juga menyatakan komitmennya dalam hak budgeting dengan mengalokasikan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Cianjur Selatan melalui APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua CSB, Asep Sopyan, mengungkapkan bahwa CPDOB Cianjur Selatan telah melewati tiga dari empat tahapan pemekaran, dan kini hanya menunggu keputusan pencabutan moratorium oleh pemerintah pusat.
“Jika Kementerian Dalam Negeri membuka moratorium, harapan kami adalah Kabupaten Cianjur Selatan dapat masuk dalam gelombang pertama pemekaran di Jawa Barat, karena seluruh persyaratan sudah terpenuhi,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemekaran ini segera terealisasi agar Cianjur Selatan dapat menjadi daerah mandiri, didukung oleh wakil rakyat dari tingkat daerah hingga pusat. (Widi)
Comment