REPUBLIKAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang, SH, menyoroti persoalan klasik dunia pendidikan di Jawa Barat yang kembali mencuat dalam masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta tingginya biaya di sekolah swasta menjadi masalah serius yang harus segera ditangani pemerintah.
“Banyak keluhan dari masyarakat, terutama orang tua siswa, terkait sulitnya mendapatkan sekolah negeri meskipun mereka berada di zona terdekat. Akibatnya, banyak yang terpaksa memilih sekolah swasta, yang biayanya tidak sedikit,” ujar Rafael saat ditemui Tim REPUBLIKAN Kamis (7/8/2025).
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menurut Rafael, idealnya satu ruang kelas hanya diisi 32 hingga maksimal 36 siswa. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa satu kelas bisa diisi hingga 50 siswa. “Ini jelas menurunkan kualitas pembelajaran. Guru jadi kewalahan, dan proses belajar-mengajar jadi tidak efektif,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Rafael mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berencana menambah Ruang Kelas Baru (RKB) di berbagai sekolah. Ia menyebut, solusi ini lebih tepat daripada memaksakan penambahan kapasitas dalam ruang kelas yang sudah ada.
Tak hanya soal daya tampung, Rafael juga menyoroti mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta yang menjadi alternatif utama ketika siswa tidak tertampung di sekolah negeri. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan khusus bagi siswa yang masuk sekolah swasta, terutama dari keluarga tidak mampu.
“Jika sekolah negeri terbatas, maka tanggung jawab pemerintah juga untuk membantu pembiayaan di sekolah swasta, minimal bagi siswa yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tambah Rafael.
Dirinya berharap, ke depan sistem pendidikan di Jawa Barat semakin merata, baik dari segi kualitas maupun akses. “Pendidikan adalah hak semua warga negara. Pemerintah harus hadir untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar,” tegasnya.[R]
Comment