REPUBLIKAN, Kabupaten Bandung – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Tia Fitriani, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Cileunyi Kulon Mulyadi, unsur masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader PKK, serta konstituen Nasdem.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Dalam sambutannya, Mulyadi menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia mengungkapkan, kehadiran anggota DPRD menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan kondisi riil di lapangan.
Menurut dia, Desa Cileunyi Kulon saat ini menghadapi sejumlah persoalan, di antaranya dampak banjir yang dirasakan sekitar 95 warga di Kampung Sukarame. Selain itu, terjadi penurunan signifikan anggaran desa pada 2026.
“Anggaran desa berkurang drastis dari sekitar Rp1,4 miliar menjadi Rp373 juta. Dampaknya, sejumlah program pembangunan terpaksa dibatalkan,” ujar Mulyadi.
Menanggapi hal tersebut, Tia Fitriani menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan bagian penting dari tugas legislatif untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai ketentuan serta rencana pembangunan.
Ia mengakui, keluhan terkait pemangkasan anggaran desa banyak disampaikan oleh pemerintah desa di Kabupaten Bandung. Namun demikian, kondisi tersebut perlu disikapi bersama dengan mencari solusi terbaik.
“Kondisi ini bukan kesalahan kepala desa, melainkan dampak kebijakan anggaran. Karena itu, perlu ada sinergi untuk mencari jalan keluar,” katanya.
Tia menambahkan, kegiatan pengawasan juga menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi secara langsung. Dari hasil dialog, masih ditemukan berbagai keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan publik.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus mengoptimalkan potensi lokal, termasuk pengembangan pengobatan berbasis kearifan lokal sebagai peluang wirausaha masyarakat.
Selain itu, Tia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan aparatur desa, mulai dari kepala desa hingga RT dan RW. “Jika kesejahteraan aparatur meningkat, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan desa, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum (PJU), yang pengajuannya dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya perbaikan infrastruktur lingkungan dan peningkatan pelayanan publik. Tia memastikan seluruh aspirasi tersebut akan dicatat dan diperjuangkan agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan berlangsung tertib dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Selain menjadi forum penyerapan aspirasi, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan warga. [R]
Comment