REPUBLIKAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dengan defisit sebesar Rp1,14 triliun. Defisit tersebut merupakan selisih antara pendapatan yang naik Rp94,95 miliar menjadi Rp31,09 triliun, dan belanja daerah yang membengkak Rp1,16 triliun menjadi Rp32,23 triliun.
Nota perubahan APBD disampaikan Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD, Bandung, Senin (11/8/2025), yang dipimpin Ketua DPRD Buki Wibawa dan dihadiri Sekretaris Daerah Herman Suryatman.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Erwan memaparkan, tambahan pendapatan terutama bersumber dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64,42 miliar menjadi Rp19,37 triliun, serta peningkatan pendapatan transfer sebesar Rp30,52 miliar menjadi Rp11,70 triliun. Sementara pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap Rp23,19 miliar.
Kenaikan belanja daerah paling besar terjadi pada belanja modal, dari Rp1,77 triliun menjadi Rp4,83 triliun atau melonjak 172,78 persen. “Kenaikan ini diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik,” ujar Erwan.
Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, belanja modal akan dialokasikan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti dinas yang menangani pembangunan jalan dan jembatan, Dinas Pendidikan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan unit sekolah baru, serta Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.
Herman menjelaskan, perubahan APBD juga mengakomodasi hasil pergeseran anggaran yang difasilitasi melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri, sehingga dimungkinkan perpindahan lintas jenis belanja. “Sekitar Rp5,1 triliun kita efisiensikan lalu realokasikan,” katanya.
Hingga akhir Juli 2025, realisasi belanja daerah tercatat 45,65 persen. Pemprov Jabar menargetkan percepatan hingga 60 persen dalam waktu dekat, termasuk percepatan pengadaan barang dan jasa. “Ini bagian dari ikhtiar mewujudkan Jabar Istimewa,” tegas Herman.[R]
Comment