REPUBLIKAN, BANDUNG – Polemik penolakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, terus menghangat sejak Juli hingga pertengahan Agustus 2025. Dalam isu ini, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad) menjadi sorotan, terutama setelah penolakan keras dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Penolakan tersebut disampaikan Susi saat menghadiri acara di Susi International Beach Strip, Rabu (13/8/2025). Ia menolak keras keberadaan KJA di kawasan tersebut. Sikap Susi mendapat dukungan dari Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, yang juga mantan Bupati Pangandaran dua periode, serta Bupati Pangandaran saat ini, Citra Pitriyami. Acara tersebut turut dihadiri ratusan orang dari Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), termasuk para nelayan.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menanggapi pernyataan Susi yang menyebut guru besar Unpad dengan kata “bodoh”, Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad, Budi Hermansyah, menyampaikan penyesalannya.
“Saya sangat menyesalkan munculnya kata-kata ‘bodoh’ kepada guru besar Unpad seperti yang diberitakan beberapa media. Ungkapan itu tidak pantas keluar dari seseorang yang pernah menjabat sebagai menteri, apalagi kita menganut etika dan budaya Timur yang menjunjung kesopanan,” ujar Budi kepada redaksi melalui sambungan telepon dari Jakarta.
Pria yang akrab disapa Buher itu menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi pendidikan tinggi.
“Tendensi dari kata-kata itu sama saja dengan menghina Unpad sebagai lembaga pendidikan. Padahal, sejak tahun 1950-an, alumninya telah berkiprah di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, BUMN, dunia usaha, hingga politik,” lanjutnya.
Buher juga menjelaskan bahwa Kampus Unpad di Pangandaran, yang berdiri sejak 2016, fokus pada Program Studi Perikanan Laut Tropis dan berstatus sebagai Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).
“Program ini banyak melakukan kajian riset. Jika ada perbedaan pendapat, sebaiknya dibantah dengan argumentasi ilmiah, bukan dengan kata-kata yang tidak pantas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa KJA Unpad merupakan laboratorium lapangan untuk budidaya lobster.
“Tujuannya agar kita tidak kalah dari Vietnam, yang mengambil benih lobster dari Indonesia dan berhasil membesarkannya,” kata Buher.
Buher juga menyinggung proyek KJA Off Shore yang digagas Susi saat menjabat sebagai menteri dan bekerja sama dengan pemerintah Norwegia. Proyek tersebut sempat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2018 di Pangandaran.
“Proyek ini menelan anggaran APBN sebesar Rp42 miliar. Jangan-jangan selain di Pangandaran, proyek serupa di Karimunjawa dan Sabang juga gagal total karena dihempas ombak. Sayang sekali jika anggaran sebesar itu terbuang percuma,” ujarnya.
Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Iwan Mustofa, turut angkat bicara terkait polemik ini. Ia menilai KJA merupakan inovasi pemanfaatan sumber daya perairan secara artifisial yang telah dikondisikan secara khusus.
“Sejauh yang saya pahami, penerapannya oleh Unpad sudah melalui ketentuan tata ruang laut Provinsi Jawa Barat yang ketat,” kata Iwan kepada redaksi, Sabtu (17/8/2025).
Menurutnya, jika KJA telah memperoleh izin sesuai ketentuan, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.
“Kalau sudah diplotkan dan mendapat izin, maka tidak bisa kita berkata tidak boleh. Aturan mengizinkannya,” ujarnya.
Iwan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa KJA dapat membantu nelayan dalam beraktivitas secara lebih aman dan terukur.
“Prinsipnya, KJA harus layak secara teknis, ekonomi, dan lingkungan agar kegiatannya berkelanjutan. Sesuai dengan jargon HNSI: Nelayan Sejahtera, Negara Kuat,” pungkasnya. (R).
Comment