Fraksi – Fraksi DPRD Jabar Dorong Penyusunan APBD 2026 yang Lebih Tepat Sasaran dan Berpihak pada Masyarakat

REPUBLIKAN, Kota Bandung – Rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat kembali digelar untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Agenda ini merupakan kelanjutan setelah penyampaian Nota Pengantar oleh Gubernur Jawa Barat pada 5 November 2025.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Iwan Suryawan, menjelaskan bahwa rapat tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan APBD. Ia menyebutkan, tiga fraksi menyampaikan pandangan secara langsung, sementara fraksi lainnya menyerahkan pandangan tertulis kepada pimpinan dewan.

“Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2026 telah disiapkan. Selanjutnya, gubernur akan memberikan jawabannya pada rapat paripurna tanggal 14 November 2025,” ujar Iwan di Bandung, Kamis (13/11/2025).

Fraksi PDIP Tekankan Efektivitas Penyerapan Anggaran

Pandangan umum pertama disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui Bayu Satya Prawira. Fraksi PDIP menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan program prioritas Pemprov Jabar pada 2026. PDIP menekankan bahwa kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bayu menegaskan perlunya penyerapan anggaran yang lebih efektif agar pertumbuhan ekonomi bisa terdorong lebih optimal. Menurutnya, tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dapat menghambat target pendapatan pada tahun berikutnya.

Fraksi PDIP juga meminta perhatian pada isu-isu strategis, seperti kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan wilayah, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penanganan lingkungan hidup dan bencana.

Fraksi PKB Soroti Penguatan Pesantren dan Insentif Guru

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili M. Lillah Sahrul Mubarok menitikberatkan pandangan pada penguatan pesantren. PKB menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi pusat pembentukan karakter bangsa yang harus mendapatkan dukungan konkret dari pemerintah.

PKB mendorong peningkatan fasilitas pesantren, mulai dari asrama, sarana pendidikan, sanitasi, laboratorium hingga layanan vokasi. Selain itu, PKB menuntut adanya insentif layak bagi guru ngaji, ustaz, dan tenaga pendidikan keagamaan.

Terkait hilangnya Bantuan Penyelenggaraan Madrasah dan Sekolah (BPMU), PKB meminta pemerintah menemukan alternatif pendanaan agar tunjangan guru swasta tetap berjalan. Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya menambah formasi guru BK serta meningkatkan kapasitasnya untuk memperkuat pembinaan karakter dan kesehatan mental siswa.

Fraksi Demokrat Dorong Belanja Produktif dan Optimalisasi PAD

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Jenal Arifin. Fraksi Demokrat menyoroti proyeksi pendapatan daerah 2026 yang mencapai Rp28,78 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp28,49 triliun. Demokrat menegaskan pentingnya menjadikan APBD 2026 sebagai instrumen pembangunan yang pro rakyat.

Dengan PAD yang ditargetkan Rp18,85 triliun, pendapatan transfer Rp9,90 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp23,86 miliar, Fraksi Demokrat melihat masih adanya ruang untuk optimalisasi pendapatan, terutama di sektor PAD.

Mereka juga menilai penurunan target pendapatan transfer harus diantisipasi melalui peningkatan akurasi data perpajakan serta pemanfaatan potensi daerah lainnya. “Dengan langkah tepat, pendapatan daerah dari transfer dapat kembali ditingkatkan,” tegas Jenal.[R]