REPUBLIKAN, Kota Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi kembali meneguhkan tekad untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sebagai pijakan utama menuju kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi pesan penting yang disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang digelar pada Selasa (9/12/2025).
Dalam sambutannya, Adhitia menekankan bahwa integritas dan transparansi harus menjadi budaya dalam tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti pentingnya edukasi publik mengenai bahaya korupsi serta peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahannya.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menariknya, Adhitia turut memaparkan perspektif historis yang jarang dibahas, merujuk pada arsip kolonial Belanda. Ia mengungkapkan bahwa pada masa VOC, para pekerja rodi yang selama ini dipahami sebagai pekerja paksa tanpa upah sebenarnya tercatat menerima gaji resmi. Namun, menurut arsip tersebut, gaji itu diduga dikorupsi oleh sebagian bupati pribumi pada masa tersebut.
“Catatan yang tersimpan di arsip Belanda itu menunjukkan bahwa praktik korupsi sudah menjadi musuh kemakmuran rakyat sejak lama,” ujar Adhitia.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Cimahi terus melakukan penguatan akuntabilitas, mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban laporan keuangan. Semua langkah tersebut, tegasnya, diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik koruptif.
“Kami menargetkan capaian indikator pemerintahan yang bersih sebagai bentuk komitmen agar pembangunan berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tuturnya mengakhiri.[R]
Comment