REPUBLIKAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. Raden Tedi, ST., MM., menawarkan sejumlah solusi atas berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Dusun Babakan Buah RT 03 RW 01, Desa Legok Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Senin (20/7/2026).
Berbagai persoalan yang mencuat dalam dialog tersebut mulai dari kerusakan jalan lingkungan, minimnya penerangan jalan umum (PJU), kartu BPJS Kesehatan dan KIS yang tidak lagi aktif, tingginya angka perceraian, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Menanggapi keluhan warga terkait jalan lingkungan yang rusak, Raden Tedi mengatakan perbaikan infrastruktur dasar tetap menjadi salah satu prioritas yang harus diperjuangkan melalui sinergi pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat.
Menurut dia, DPRD Jawa Barat akan mendorong agar usulan pembangunan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam skala prioritas pemerintah daerah.
“Jalan lingkungan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan mengawal aspirasi ini agar dapat diusulkan melalui program pembangunan yang tersedia dan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah,” kata Raden Tedi.
Terkait minimnya penerangan jalan umum, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat itu menilai penambahan titik PJU penting dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat, terutama pada malam hari.
Ia menyebut aspirasi tersebut akan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah agar dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan.
Sementara itu, mengenai banyaknya warga yang mengeluhkan BPJS Kesehatan dan KIS yang tidak lagi aktif, Raden Tedi meminta masyarakat segera berkoordinasi dengan pemerintah desa dan dinas terkait untuk melakukan verifikasi data kepesertaan.
Menurutnya, persoalan tersebut umumnya terjadi akibat perubahan data kependudukan atau penyesuaian data penerima bantuan sosial.
“Bagi masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima bantuan, datanya harus segera diperbarui agar hak layanan kesehatannya kembali aktif. Kami akan mendorong instansi terkait untuk memberikan pendampingan dan percepatan penyelesaian,” ujarnya.
Persoalan sosial berupa tingginya angka perceraian juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Raden Tedi menilai diperlukan penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi, pembinaan keluarga, serta peningkatan peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat.
Menurut dia, ketahanan keluarga merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi antara keluarga, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah agar persoalan sosial seperti perceraian dapat ditekan,” katanya.
Di sektor ekonomi, Raden Tedi mengakui kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang dirasakan hampir seluruh masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi bahan pokok agar harga tetap terkendali.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dan bantuan usaha yang disiapkan pemerintah guna meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga.
Raden Tedi menegaskan seluruh aspirasi yang diterima dalam kegiatan pengawasan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut DPRD Jawa Barat bersama pemerintah daerah.
“Kegiatan pengawasan ini bukan hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi memastikan setiap persoalan mendapatkan perhatian dan solusi sesuai kewenangan yang ada. Kami akan terus mengawal aspirasi warga agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ucapnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.[R]
Comment