REPUBLIKAN – Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) bekerja sama dengan Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) akan menggelar bedah buku bertajuk “Pidana Politik: Obstruction of Justice dan Amnesti Presiden” karya akademisi sekaligus pengamat politik dan keamanan, Muradi, pada Kamis, (30/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang A STHB mulai pukul 13.30 WIB tersebut diharapkan menjadi ruang diskusi akademik yang konstruktif dalam membahas berbagai isu hukum dan politik kontemporer yang tengah menjadi perhatian publik.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Buku karya Prof. Muradi tersebut mengupas secara mendalam persoalan obstruction of justice atau perintangan proses hukum serta dinamika pemberian amnesti presiden yang kerap memunculkan perdebatan di ruang publik maupun kalangan akademisi.
Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Mas Putra Zenno Januarsyah, memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Sementara itu, penulis buku, Prof. Muradi, hadir sebagai narasumber utama memaparkan gagasan dan argumentasi yang dituangkan dalam bukunya.
Diskusi semakin menarik dengan kehadiran sejumlah pembedah dari berbagai latar belakang profesi. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rafael Situmorang juga memberikan perspektif dari sisi kebijakan dan politik pemerintahan daerah.
Selain itu, jurnalis senior Noe Firman Rachmat mengulas buku tersebut dari sudut pandang media dan praktik jurnalistik, sedangkan akademisi sekaligus peneliti IPRC, Fahmy Iss Wahyudi, memberikan telaah akademik terkait isu hukum dan politik yang diangkat dalam buku.
Adapun jalannya diskusi ini dipandu oleh dosen hukum STHB, Endang Darmaayu, sebagai moderator.
Panitia berharap kegiatan ini dapat menjadi forum pertukaran gagasan yang memperkaya pemahaman publik mengenai hubungan antara hukum dan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Selain kalangan akademisi dan mahasiswa, acara ini juga terbuka bagi praktisi hukum, jurnalis, aktivis, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum dan politik nasional.
Melalui forum bedah buku ini, peserta diharapkan dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai berbagai persoalan hukum yang memiliki dimensi politik, termasuk tantangan penegakan hukum serta implementasi kewenangan konstitusional presiden dalam pemberian amnesti.[R]
Comment