REPUBLIKAN – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si., memberikan klarifikasi sekaligus menegaskan sikap kelembagaan DPRD Jawa Barat terkait polemik penurunan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di lingkungan DPRD Jawa Barat.
Penegasan tersebut disampaikan di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026), menyusul berkembangnya informasi di masyarakat mengenai peristiwa penurunan foto Wakil Presiden yang terjadi di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Buky menegaskan, DPRD Jawa Barat menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun kritik. Hal tersebut merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan menjadi perhatian lembaga perwakilan rakyat.
Namun demikian, ia menekankan bahwa peristiwa penurunan foto Wakil Presiden tersebut perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sikap dan kebijakan kelembagaan DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, peristiwa itu terjadi setelah DPRD Jawa Barat menerima aspirasi dari Masyarakat Sipil Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan secara spontan oleh para penyampai aspirasi.
“Kejadian tersebut bukan bagian dari kebijakan lembaga dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat,” demikian penegasan sikap DPRD Jawa Barat.
Terkait pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, DPRD Jawa Barat sebagai lembaga legislatif mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 55 mengenai penempatan atau pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden.
Buky juga menjelaskan bahwa hingga saat ini DPRD Jawa Barat masih menunggu perkembangan dan kejelasan dari Pemerintah Pusat terkait persoalan tersebut.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak mengaitkan tindakan penurunan foto tersebut dengan kebijakan maupun keputusan resmi kelembagaan DPRD Jawa Barat tanpa didukung informasi dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia turut mengingatkan bahwa setiap informasi yang mengatasnamakan lembaga harus dipastikan kebenarannya agar tidak memunculkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Di sisi lain, DPRD Jawa Barat memastikan tetap berkomitmen menjaga keterbukaan, menghormati aspirasi publik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan fungsi dan tugas kelembagaan.
Buky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi persoalan ini secara proporsional dengan mengedepankan komunikasi, dialog, dan sikap saling menghormati.
Menurutnya, suasana kondusif perlu terus dijaga agar setiap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme demokrasi yang baik.
Melalui klarifikasi ini, DPRD Jawa Barat berharap masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh sekaligus mendapatkan kejelasan atas informasi yang berkembang.
DPRD Jawa Barat, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat Jawa Barat sebagai prioritas utama.[R]
Comment