Eka Santosa Menyoroti 100 Hari Dedi Mulyadi: Gebrakan yang Mengguncang, Konten yang Menggelisahkan

REPUBLIKAN, Kabupaten Bandung – Dalam bayang-bayang ekspektasi publik dan sorotan tajam ruang digital, kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasuki fase 100 hari pertamanya. Momentum ini menjadi titik refleksi dalam Saresehan Kaukus Ketokohan Jawa Barat yang digelar di Alam Sentosa, Kabupaten Bandung. Dengan tajuk “Populisme vs Profesionalisme: Antara Gebrakan dan Kontroversi”, forum ini menghadirkan diskusi serius tentang arah pemerintahan baru yang nyentrik namun kontroversial, Jumat (30/05/2025)

Dipimpin oleh Eka Santosa, tokoh senior Jawa Barat, forum ini menghadirkan lintas suara: dari akademisi seperti Dr. Affan Sulaeman (UNPAD), hingga aktivis lapangan seperti Kang Dody Permana dan tokoh politik Kang Komeng. Diskusi berlangsung hangat, namun sarat kritik tajam.

Dari Gebrakan ke Pertanyaan
Tidak bisa dipungkiri, Dedi Mulyadi hadir dengan energi besar. Ia tampil langsung ke lapangan, membongkar bangunan bermasalah, menyorot isu masyarakat, hingga membagikan narasi “Jabar Istimewa” dalam berbagai kanal digital. Namun sorotan seperti ditunjukkan Eka Santosa, justru di sinilah letak masalahnya.

“Yang kita lihat bukan pembangunan sistemik, tapi pertunjukan personal. Gubernur tampil seperti bintang konten, bukan arsitek kebijakan,” ujar Eka, menyindir keberadaan tim digital besar yang lebih fokus pada narasi personal Dedi ketimbang laporan kinerja pemerintahan.

Narasi “Jabar Istimewa” juga dikritik sebagai simbolisme yang mengaburkan realitas. “Istimewa dalam konstitusi itu bukan sembarang sebutan. Harus ada dasar legal, indikator, dan substansi,” tambahnya.

Profesionalisme Tersingkirkan oleh Popularitas?

Dr. Affan Sulaeman mengingatkan bahwa demokrasi harus tetap dijalankan dengan prinsip rasionalitas dan akuntabilitas. Ia menilai pola pengambilan kebijakan Dedi terlalu terpusat, mengarah pada fenomena one man show.

“Populisme bukan hal baru, tapi ketika mengaburkan proses kebijakan publik, ini jadi bahaya. Keputusan besar tak bisa hanya berdasarkan viralitas,” tegasnya.

Kritik tersebut diperkuat Kang Dody Permana yang menyinggung gaya kepemimpinan Dedi yang dinilai lebih dekat pada politik simbolik. Ia menyebutnya sebagai “dominasi ala kerajaan” sebuah kritik terhadap personalisasi kekuasaan yang menjauh dari esensi demokrasi lokal.

Penunjukan Elitis dan DPRD yang bungkam salah satu isu hangat yang mencuat adalah penunjukan Mardigu sebagai Komisaris Bank bjb. Penunjukan ini disebut tidak melalui proses terbuka dan terkesan sebagai bagian dari politik kedekatan.

“Kalau ingin membentuk kerajaan, ya katakan saja. Jangan bungkus kebijakan elitis dengan konten merakyat,” ucap Dody lantang.

Ketidakhadiran sikap tegas dari DPRD juga disorot. “KDM jangan terlalu lembek, tapi DPRD juga jangan hanya jadi penonton,” ujarnya.

Isu Lingkungan dan Budaya: Hal yang Terabaikan

Kang Utun, aktivis lingkungan dan budaya, menyesalkan minimnya perhatian Gubernur terhadap isu ekologis yang kian parah. Ia menyebut Sari Mukti TPA terbesar di Jawa Barat telah mengalami overload, dan krisis air bersih serta udara makin nyata.

“Konten bisa diedit. Sampah dan udara tidak. Ini bukan soal pencitraan, tapi kehidupan warga,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar narasi budaya Sunda tidak hanya dijadikan alat estetika politik. “Nilai eling, nyaah ka balaréa, harus tampak dalam tutur kata dan kebijakan, bukan hanya aksesoris konten.”

Mencari Jalan Tengah: Politik Rasional

Diskusi di Saresehan ini bukan ajang menjatuhkan, tapi membangun arah yang lebih jelas. Deden Rukman Rumadji menyampaikan pentingnya DPRD mengambil peran aktif sebagai penyeimbang kekuasaan dan pelindung warga dari kebijakan yang tidak berdasar.

“Kita tak sedang menyerang pribadi. Tapi menagih arah dan tanggung jawab sistem pemerintahan. Jawa Barat harus dibangun dengan rasionalitas, bukan euforia,” katanya.

Forum menutup dengan rencana merumuskan hasil diskusi menjadi rekomendasi tertulis untuk disampaikan ke DPRD dan Pemprov.[R]