REPUBLIKAN, Bandung Barat – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke-18 yang jatuh pada 19 Juni 2025, Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kado ulang tahun yang berbeda. Mengusung semangat Revolusi Birokrasi, ARB menyoroti kondisi Pemerintah Daerah KBB yang dinilai kehilangan arah dan tujuan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Koordinator ARB, Bambang Irawan, dalam keterangannya menyampaikan keresahan atas mandeknya kinerja pemerintahan serta lemahnya peran Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Kita bertanya, mau dibawa ke mana Bandung Barat? Pemerintahan hari ini seperti kehilangan arah. Apakah Pemda KBB sudah mandul?” ungkap Bambang.
Lebih jauh, ARB juga mengkritik tajam hasil dari pemekaran daerah otonomi yang dinilai hanya melahirkan elit-elit birokrasi korup yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Uang rakyat disebut telah berubah menjadi bancakan oleh segelintir pihak yang memiliki kekuasaan dan para “badut politik”.
“Pemekaran yang diimpikan sebagai jalan menuju kemajuan justru disalahgunakan. Kita melihat uang negara dijadikan lahan bancakan, bukan alat pembangunan,” tambahnya.
ARB juga menyinggung lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dianggap tidak lagi bersuara untuk kepentingan rakyat.
“Kemana para anggota DPRD? Mereka seperti macan kertas—tak berdaya dan ompong,” kritik Bambang.
Aksi unjuk rasa ini akan digelar bertepatan dengan HUT KBB ke-18 sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap stagnasi dan penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan.
“Sudah saatnya rakyat bangkit dan melawan. Semangat Revolusi Birokrasi ini adalah suara kami, suara masyarakat KBB yang ingin perubahan nyata,” tegasnya.
Rencana aksi ini menjadi penanda bahwa masyarakat sipil tidak tinggal diam dan terus mengawal arah pembangunan di Kabupaten Bandung Barat agar kembali kepada cita-cita awal pembentukan daerah otonom: mewujudkan kesejahteraan rakyat.[R]
Comment