Aliansi Rakyat Bersatu Nilai 18 Tahun Pemekaran KBB Gagal, Gaungkan Tuntutan Revolusi Birokrasi

REPUBLIKAN, Bandung Barat – Koordinator Aliansi Rakyat Bersatu (ARB), Bambang Irawan, kembali menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang telah berjalan selama 18 tahun dinilai gagal mewujudkan cita-cita awal otonomi daerah. Menurutnya, tujuan utama pemekaran seperti peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan demokrasi lokal justru tidak tercapai secara signifikan.

“Sudah 18 tahun Bandung Barat berdiri, dan kami menilai pemekaran ini GAGAL. Tidak ada peningkatan yang berarti dalam pelayanan publik maupun tata kelola pembangunan,” ujar Bambang.

Pasca Pilkada terakhir, masyarakat sempat menaruh harapan besar terhadap pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk membawa perubahan dan memperbaiki kondisi daerah. Namun, ARB menilai harapan itu kini terhambat oleh sistem pemerintahan yang stagnan dan diduga sarat intervensi dari pihak-pihak berkepentingan.

“Tersumbatnya komunikasi antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan serta dugaan intervensi pihak luar membuat tata kelola pemerintahan menjadi lumpuh. Ini sangat ironis, apalagi kita punya Undang-Undang ASN yang semestinya menjaga profesionalisme birokrasi,” tegasnya.

Bambang menggambarkan kondisi birokrasi KBB saat ini dengan metafora keras:

“Mulut dibekam, tangan diikat, kaki pun tak bisa melangkah. Seolah Bandung Barat ini hanya milik segelintir elit yang merasa berkuasa. Ditambah lagi, banyak posisi strategis diisi oleh loyalis dari rezim lama. Ini jelas menghambat semangat reformasi birokrasi.”

Melalui gerakan moral dan aksi nyata di lapangan, ARB menyatakan siap terus bergerak secara masif untuk memperjuangkan perubahan. Dalam tuntutannya, ARB menyerukan Revolusi Birokrasi dengan poin-poin desakan yang tajam:

Tuntutan ARB:
– Berhentikan Sekda KBB

– Berhentikan Sekpri Bupati

– Tinjau Ulang Seluruh Pengangkatan Pejabat Eselon 2 berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.3.2/Kep.157-BKPSDM/2024

– Usut Tuntas dugaan Pengadaan TV display di DISKOMINPOTIK (aliran dananya di duga untuk mendanai Kampanye Paslon di PIlkada)

– Lakukan Audit Menyeluruh terhadap Seluruh BUMD

– Evaluasi Total Tata Kelola Pemerintahan

ARB memastikan bahwa aksi unjuk rasa pada peringatan HUT KBB ke-18, 19 Juni 2025 nanti, bukan sekadar seremoni melainkan bentuk nyata perlawanan rakyat terhadap kebobrokan birokrasi daerah.

“Ini bukan lagi soal kritik. Ini soal hak rakyat untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Revolusi Birokrasi adalah jalan yang harus ditempuh,” tutup Bambang.

Rilis ini menjadi penanda bahwa desakan perubahan tidak lagi bisa ditunda. Saatnya Bandung Barat dikembalikan kepada rakyat, bukan pada elit yang mempermainkan amanah publik.[R]