Toni Permana DPRD Kab Bandung: Minimnya Bantuan untuk HKTI dan Masalah SPAM di Pacet

REPUBLIKAN, Kab Bandung — Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, Toni Permana, SH., menyampaikan keprihatinannya atas minimnya bantuan anggaran yang diterima Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan reses masa sidang III di Graha Asri Maruyung, Kecamatan Pacet, Sabtu (23/8/2025).

Toni yang juga menjabat Ketua DPC HKTI Kabupaten Bandung menyebutkan, HKTI hanya menerima alokasi anggaran sebesar Rp100 juta per tahun. Jumlah itu, menurutnya, sangat tidak mencukupi untuk mendukung kebutuhan dasar organisasi, termasuk pengadaan seragam dan operasional kegiatan lainnya.

“Dengan dana sebesar itu, untuk membeli seragam saja tidak cukup. Kami terpaksa harus urunan,” ujar Toni di hadapan para anggota kelompok tani yang hadir.

Ia berharap ada sinergi lintas partai politik di DPRD guna mendorong kemajuan HKTI. Komunikasi yang baik antar pihak, menurutnya, menjadi kunci untuk membangun kesepahaman dan kebersamaan dalam mengembangkan organisasi petani tersebut secara signifikan.

Lebih lanjut, Toni mengaku akan mengupayakan komunikasi langsung secara personal dengan instansi-instansi terkait di lingkungan Pemkab Bandung guna mendorong realisasi program-program yang bisa menyentuh HKTI.

“Saya akan lakukan komunikasi lewat telepon dengan pihak terkait. Mudah-mudahan ikhtiar ini membuahkan hasil,” katanya.

Toni juga menyoroti adanya dugaan tidak meratanya distribusi bantuan dari instansi pemerintah. Ia menerima laporan bahwa ada bantuan yang tidak disampaikan secara terbuka dan hanya dinikmati oleh kelompok yang sama dari tahun ke tahun. “Ini sangat ironis. Semua masyarakat berhak mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni berharap permasalahan internal HKTI bisa segera terselesaikan tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Warga Pacet Tolak Pembangunan SPAM

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Paguyuban Rahayu, Iyus Rusli, menyampaikan penolakan terhadap rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja yang dinilai dapat merugikan masyarakat di wilayah Bandung Timur, khususnya di Kecamatan Pacet.

Iyus mempertanyakan prioritas penggunaan air dari Sungai Citarum di wilayah Bandung Timur, sementara masyarakat di Bandung Selatan, termasuk Pacet, sangat membutuhkan air tersebut untuk keperluan pertanian dan irigasi.

“Air Sungai Citarum sangat dibutuhkan warga Pacet untuk pengairan sawah dan kegiatan lainnya. Kami menolak rencana pembangunan SPAM ini,” ujar Iyus.

Menanggapi aspirasi tersebut, Toni menyebut kemungkinan adanya kesalahan komunikasi antara Perumda Air Minum Tirta Raharja, pihak ketiga, dan masyarakat. Ia menyayangkan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat.

Ia pun berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait guna mencari solusi terbaik. “Insya Allah dalam waktu dekat pertemuan antara masyarakat, Paguyuban Rahayu, Perumda, dan DPRD akan digelar agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” kata Toni.[R]