REPUBLIKAN, Kab Bandung – Reses Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Kedai Kaka, Jalan Raya Pacet–Majalaya, Desa Cipeujeuh, Kecamatan Pacet, Selasa (24/2/2026) sore, berubah menjadi forum kritik terhadap kebijakan fiskal pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi NasDem Dapil VI, Toni Permana, secara terbuka membeberkan dampak rasionalisasi anggaran yang dinilainya mulai “mencekik” ruang gerak pembangunan di Kabupaten Bandung.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem, Tia Fitriani, Kepala Desa Cipeujeuh Deden Ghofaro, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan warga yang hadir, Toni mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Bandung tahun 2026 mengalami pemangkasan sekitar Rp1 triliun.
“Anggaran Pemkab Bandung dipangkas dari sebelumnya sekitar Rp4 triliun. Ini bukan angka kecil. Dampaknya langsung terasa ke program-program masyarakat,” tegasnya.
Menurut Toni, ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat membuat daerah dalam posisi rentan. Ketika Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pengurangan, pemerintah daerah tidak memiliki banyak opsi selain menyesuaikan atau memangkas sejumlah program prioritas.
Ia mengakui, rasionalisasi anggaran diklaim sebagai upaya penyehatan fiskal melalui efisiensi dan pengetatan belanja. Namun, di lapangan kebijakan tersebut berimbas langsung pada masyarakat bawah.
Salah satu yang terdampak adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika sebelumnya empat kelompok bisa memperoleh total bantuan Rp30 juta, kini jumlah tersebut menyusut menjadi Rp15 juta.
“Kalau bantuan dipangkas setengahnya, maka daya ungkit ekonomi warga juga ikut tereduksi. Produktivitas dan keberlanjutan usaha jelas terdampak,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, warga Pacet menyampaikan aspirasi terkait perbaikan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas jalan, hingga rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejumlah tokoh masyarakat juga menekankan agar program pemberdayaan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga, bukan sekadar seremonial.
Menanggapi hal tersebut, Toni menyebut masih terdapat ruang melalui anggaran aspirasi dewan sebesar Rp1,5 miliar yang dapat diarahkan untuk program prioritas, baik fisik maupun nonfisik.
“Kita akan maksimalkan ruang yang ada. Jangan sampai rasionalisasi justru membuat pelayanan publik stagnan,” katanya.
Toni berharap kebijakan efisiensi tidak berhenti pada pendekatan angka semata, melainkan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi di daerah. Ia mendorong evaluasi menyeluruh agar pembangunan tidak tersendat akibat keterbatasan fiskal.
Reses kali ini menjadi cerminan kegelisahan daerah menghadapi tekanan anggaran. Di tengah semangat disiplin fiskal, masyarakat menanti langkah konkret pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberlanjutan pembangunan rakyat.
[R]
Comment