REPUBLIKAN, Kabupaten Bandung – Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gerakan Suara Rakyat (GSR) pada Rabu, 10 September 2025. Pertemuan tersebut membahas isu pengawasan penggunaan anggaran daerah, khususnya belanja modal tanah untuk pembangunan tempat kerja dan tanah parkir pengadilan agama yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana, menyampaikan bahwa forum audiensi ini menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi dan memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, terutama untuk belanja modal, harus dilakukan secara cermat. Kami di Komisi C berkomitmen memastikan setiap rupiah dari APBD benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” ujar Toni Permana.
Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui rapat kerja dengan dinas teknis, tetapi juga dengan mendengarkan masukan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat. Dengan begitu, fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan lebih optimal.
“Masukan dari LSM maupun masyarakat sangat penting sebagai bahan pertimbangan kami. DPRD tidak boleh hanya melihat dari sisi dokumen administrasi, tetapi juga dari realita dan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Toni Permana memastikan, Komisi C akan terus memperkuat pengawasan di sektor pembangunan infrastruktur dan tata ruang, termasuk pengadaan tanah untuk fasilitas publik, agar sesuai aturan serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kabupaten Bandung.[R]
Comment