REPUBLIKAN – Berbagai persoalan infrastruktur, sosial, hingga pelayanan kesehatan mencuat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. Raden Tedi, ST., MM., di Dusun Babakan Buah RT 03 RW 01, Desa Legok Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Senin, 20 Juli 2026.
Dalam dialog bersama masyarakat, warga menyampaikan sejumlah keluhan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Salah satu yang paling banyak disoroti adalah kondisi jalan lingkungan yang rusak dan belum mendapatkan perbaikan.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Warga menilai kerusakan jalan tersebut menghambat mobilitas masyarakat serta berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan.
Selain persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengungkapkan tingginya kasus perceraian dalam keluarga yang berdampak pada kondisi sosial di lingkungan sekitar. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan program pembinaan keluarga dan penguatan ketahanan rumah tangga.
Keluhan lain yang mencuat berkaitan dengan layanan jaminan kesehatan. Sejumlah warga mengaku kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang sebelumnya aktif kini tidak lagi dapat digunakan karena status kepesertaannya dicoret.
“Kami berharap ada solusi agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala administrasi,” ujar salah seorang warga dalam forum tersebut.
Persoalan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian masyarakat. Warga menyebut masih banyak titik jalan yang minim penerangan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap aspek keamanan dan keselamatan.
Tak hanya itu, masyarakat mempertanyakan minimnya pembangunan infrastruktur di desa. Menurut mereka, keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pembangunan yang dibutuhkan warga.
Di sektor ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok turut menjadi keluhan utama masyarakat. Harga sembako yang terus meningkat dinilai semakin membebani pengeluaran rumah tangga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Raden Tedi mengatakan kegiatan pengawasan merupakan bagian dari tugas DPRD untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting bagi kami. Seluruh masukan ini akan kami tindak lanjuti dan sampaikan kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangannya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat tersebut.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD tidak hanya bertujuan menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Raden Tedi berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terjalin agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat segera mendapatkan solusi dan penanganan yang tepat.[R]
Comment