Efisiensi Versi Indonesia VS Vietnam: Ko Beda ?

Oleh :
Ali Wardhana Isha
(Executive Director The Ihakkie Foundation, Petani Jengkol)

REPUBLIKAN – Efisiensi akhir-akhir ini menjadi kata yang paling populer di Pemerintahan Prabowo Subianto. Kita, hampir tiap detik ke menit, mendengar pejabat tinggi negara selalu bicara efisien. Popularitas kata “efisiensi” ini diawali dengan adanya keinginan dari Presiden Prabowo, untuk melakukan efisiensi. Niat, presiden ini disusul dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran Kementerian dan Lembaga tinggi negara.

Saya mencatat di Inpres itu, ada 17 sektor yang dipangkas anggarannya, yakni Anggaran : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), dengan efisiensi 90,0 %; ; 2. Kegiatan Seremonial, dengan efisiensi 56,9 %; ; 3. Rapat, Seminar dan sejenisnya, dengan efisiensi 45,0 %; ; 4. Kajian dan Analisis, dengan efisiensi 51,5 %; ; 5. Diklat dan Bimtek, dengan efisiensi 29,0 %; ; 6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi, dengan efisiensi 40,0 %; ; 7. Percetakan dan Souvenir, dengan efisiensi 75,9 %; 8. Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan, dengan efisiensi 73,3 %; ; 9. Lisensi Aplikasi, dengan efisiensi 21,6 %; ; 10. Jasa Konsultan, dengan efisiensi 45,7 %; 11. Bantuan Pemerintah, dengan efisiensi 16,7 %; 12. Pemeliharaan dan Perawatan, dengan efisiensi 10,2 %; 13. Perjalanan Dinas, dengan efisiensi 53,9 %; 14. Peralatan dan Mesin, dengan efisiensi 28,0 %; 15. Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 %; 16. Belanja lainnya, dengan efisiensi 59,1 %; dan 17.Dana Transfer Daerah dipangkas 50 %.

Total anggaran yang dipangkas tersebut mencapai sebesar Rp 306,69 triliun. Dan, untuk Kementerian/Lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Ini luar biasa. Pertanyaannya,”apakah efisiensi ini tidak berdampak pada proses Pembangunan dan public service?”. Terutama, untuk anggaran Pembangunan Infrastruktur, dengan efisiensi 34,3 %; dan Dana Transfer Daerah dipangkas Rp 50,59 triliun
Mengapa “karena kedua sektor ini, yang pasti sangat terasa di masyarakat, dan mudah dilihat masyarakat, serta tentu jadi beban tersendiri bagi pemerintahan daerah (kepala daerah terpilih). Bisa, jadi Kepala daerah atau kepala daerah, akan membuka brangkas di hari pertama masuk kerjanya, akan terlihat kosong…song.
Jadi efisiensi ini, “sudah sesuai dengan kondisi Indonesia: Apa Tidak Akan Memperlambat Pembangunan dan Pelayanan Pada Rakyat?. Akan, kita ketahui setelah beberapa waktu berjalan?. Bukankah, bisa ditinjau?.

Beda Dimananya Ya?

Jimly Asshidiqie menjelaskan sistem pemerintahan sebagai rangkaian hubungan antara berbagai lembaga negara, sementara Ernst Utrecht menggambarkan sistem pemerintahan sebagai suatu mekanisme yang mengatur interaksi antara semua badan kenegaraan yang memiliki wewenang untuk mengatur.
Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan secara bersamaan. Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, tidak wajib membawa pertanggungjawaban kepada badan legislatif. Kondisi, ini membuat sosok presiden tetap sentral, karena memiliki kekuatan eksekusi anggaran.

Sedang, Vietnam menerapkan sistem partai tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai satu-satunya partai negara. Sehingga, kepemimpinan di Vietnam akan lebih praktis dan simple.
Perbedaan system inilah, yang membuat system pembuatan Keputusan melakukan efisiensi berbeda. Disamping, itu Indoensia juga memiliki kekhasan, yakni semua seakan dikemas demokratis, padahal tidak memiliki kejujuran dan ada Kesan setiap kebijakannya dibangun dengan narasi transparan dan tidak membebani. Gaya, kebijakan ini telah menjadi budaya kita. Sehingga, tidak heran, jika setiap kebijakan kita tidak dibuat secara terencana, sistematis, terstrukutur dan kuat Kesan aksi—reaksi terhadap realita yang harus dihadapi. Kini, sebagai reaksi terhadp kesulitan anggaran, kita membuat Keputusan yang cenderung kontradiksi.
Kita ingin melakukan penghematan/efisiensi, tapi pemerintahan kita disusun secara gemuk gemulai. Coba, kita lihat Lembaga tinggi negara kita buat segemuk mungkin dari periode sebelumnya. Kabinet, yang diberi nama Merah Putih itu akan beranggotakan total 109 orang, terdiri dari 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri, ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi sejak Kabinet Dwikora III pada 1966. Artinya, ini meningkat signifikan dibandingkan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo, yang hanya memiliki 34 kementerian. Jumlah ini bahkan lebih besar dibandingkan kabinet pada era Orde Baru, yang maksimal diisi oleh 44 anggota. Demikian pula jika dibandingkan dengan kabinet pascareformasi yang berada di kisaran 33-39 anggota kabinet.
Gemuknya, kabinet Merah Putih menandakan efisiensi gaya Indoensia memang berbeda dengan negara lain. Ini kehebatan Indonesia, yang tidak dimiliki oleh negara lain, dalam memahami kata “efisiensi”. Padahal, kata “efisiensi”, adalah sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi juga diartikan sebagai kedayagunaan; ketepatgunaan; kesangkilan.

Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat, yakni dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya (kamus Besar Bahasa Indonesia).
Efisiensi versi Vietnam malah berlaku sebaliknya, adalah memangkas Jumlah Kementerian & Lembaga dari 30 jadi 22, dan mengurangi sekitar 100.000 pegawai negeri. Artinya, Vietnam memahami efisiensi itu dengan pengurangan, penekanan, optimalisasi, dan dilakukan secara sistematis dan responsive, bukan reaksi. Vietnam, melakukan efisiensi dengan cara mereformasi birokrasi melalui cara penggabungan beberapa kementerian besar, termasuk Keuangan, Perencanaan dan Investasi, serta Sosial dan Ketenagakerjaan. Sehingga, dengan kebijakan reformasi dan efisiensi ini, pemerintah Vietnam akan menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2025 dan 10 persen pada 2026, dengan fokus pada investasi teknologi canggih dan desentralisasi pemerintahan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk isu transparansi dan meritokrasi dalam birokrasi.

Beban Efisiensi: Rakyat Lagi ?

Efisiensi versi Vietnam yang menanggung bebannya adalah pejabat tinggi dan pegawai negara. Sedangkan, efisiensi versi Indonesia yang akan menanggungnya adalah rakyat, pegawai golongan rendah (honorer,buruh), pelaku usaha mikro, pejabat daerah, dan sedikit pejabat tinggi negara. Ini, perbedaan yang sangat luar biasa.
Dibalik kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah, ada juga yang memperoleh ruang-ruang pemupukan ekonomi kelompok melalui berbagai pengangkatan jabatan baru, seperti jabatan untuk para-para pengasong kepemimpinan melalui pemberian jabatan sebagai komisaris, staf khusus, asisten pejabat, fasilitas ruang kerja dan alat kerja baru bagi mereka yang diangkat.
Politik hutang budi, kompromistis dan sandranisme oleh masa lalu ternyata masih sangat kuat, menguasi pemerintahan Prabowo Subianto. Kemasannya, indah dan penuh nasionalisme, dengan kata persatuan dan kesatuan. Kita, tidak perlu saling menjelekkan dan gelegar suara pidato untuk demi rakyat. Realitanya, efisiensi anggaran ini, sebenarnya untuk siapa “untuk rakyatkah”. Kalau untuk rakyat, mengapa ada kebijakan yang menyulitkan rakyat, pemiskinan rakyat, dan aneka kebijakan yang berdampak pada kesulitan rakyat, yang seakan demi rakyat. Contoh, subsidi gas, digitalisasi, pengurang tenaga kerja, PHK dan lainnya, semua menimpa rakyat. Saya, belum menemukan efisiensi berdampak pada pejabat tinggi negara. Efisiensi, masih untuk pemilik jabatan, perusahaan penyalur subsidi dan provider digitalisasi.

Kepala Daerah Terdampak Efisiensi (Berpikir Ekstra)

Efisiensi juga sangat berdampak pada Upaya pencapaian visi misi kepala daerah terpilih. Sebab, akibat pemangkasan anggaran terutama Dana Pembangunan Infrastruktur (34,3 %), oleh Kementerian pekerjaan umum; dan Dana Transfer Daerah (mencapai 50,59 T) oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah daerah, akan menerima ucapan “selamat datang di jalan berlobang?”. Atau Sering Mengucapkan “Mohon Maaf Kami Kehabisan Tinta Printer atau Obat-Obatan”. Mengapa, kita tahu, dengan dipangkasnya anggaran transfer daerah dan infrastrukur, dapat pastikan akan makin banyak infrastruktur yang akan bermasalah. Sebab, sebelum dipangkas saja, pembangunan infrastruktur kita sudah banyak berlobang. Pelayanan public sudah penuh ketidaknyaman dan profesionalisme. Dan, ini adalah beban pertama yang akan dihadapi oleh Kepala Daerah terpilih. Mencari Alternatif Pendanaan.
Lalu, bagaimana agar beban ini tidak larut jadi beban lagi. Saya lihat, ada beberapa upaya yang kiranya dapat dan harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih, yang utama adalah merumuskan strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membangun kemandirian. Strategi pembangunan ini tentu harus dilakukan secara sistematis, massif, dan penyusunan grand design serta blue print pembangunan, mulai dari prinsip, dasar, asas, tujuan dari kepemimpinannya.
Konstitusi sudah menjamin adanya penyerahan pengurusan rumah tangga daerah pada masing-masing daerah, maka untuk melakukan percepatan keberhasilan otonomi daerah, harus memiliki nilai dasar keberdikarian ekonomi dan kebijakan. Dan, tidak kalah penting lagi harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Proses ini, dikenal dengan Pembangunan partispatif. Sebab, efisiensi anggaran kini, tak mungkin bisa diminimalisir dampaknya tanpa adanya partisipasi semua stakeholders Pembangunan.
Kita, tahu hanya pemerintah yang memiliki visi membangun dan kecerdasan inovasi, kreasi dan kecepatan membaca peluang yang akan mampu bertahan dari kesulitan, sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Dan, tak kalah penting manajerial pemerintahan yang prima (professional, modern, akuntabel, transparan,kapabelitas dan tentu kepastian komitmen diri. Selamat Berpikir Keras Kepala Daerah Terpilih.[R]