Rahmat Jabaril Kritik Disbudpar Kota Bandung: Kota Kreatif Dinilai Hanya Sebatas Slogan

REPUBLIKAN, Kota Bandung — Pemerhati seni dan budaya Kota Bandung, Rahmat Jabaril, melontarkan kritik tajam terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung. Ia menilai lembaga tersebut belum menunjukkan kinerja yang sejalan dengan predikat Kota Bandung sebagai Kota Kreatif.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, Jumat (20/6/2025), Rahmat menyebut bahwa alokasi anggaran besar yang diterima Disbudpar setiap tahunnya justru belum berdampak signifikan terhadap penguatan ekosistem seni dan budaya di Bandung.

“Setiap tahun anggaran Disbudpar besar, tapi sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, kunjungan kerja, dan studi banding. Hanya sebagian kecil yang betul-betul menyentuh kebutuhan seniman,” ujar Rahmat saat ditemui di kawasan Jalan RE Martadinata, Kota Bandung.

Menyoroti Efektivitas Program
Rahmat juga mempertanyakan efektivitas sejumlah program yang dijalankan Disbudpar. Ia menilai kegiatan seperti studi banding ke luar kota maupun luar negeri belum membuahkan hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh para pelaku seni di daerah.

“Kegiatan seni budaya justru banyak yang stagnan. Beberapa agenda rutin bahkan tidak berlanjut. Komunitas pun kerap berjalan sendiri tanpa dukungan,” tuturnya.

Harapan pada Kepemimpinan Baru

Kritik Rahmat turut menyasar kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Sebagai figur publik yang berlatar belakang dunia kreatif, Farhan diharapkan membawa semangat baru bagi pengembangan sektor seni dan budaya. Namun, sejauh ini, menurut Rahmat, harapan tersebut belum terwujud.

“Kami sempat mengundang beliau dalam kegiatan seni, namun yang hadir justru pejabat Disbudpar yang sebelumnya berlatar belakang kepegawaian. Ini memperlihatkan bahwa seni dan budaya belum menjadi prioritas,” katanya.

Wacana Perubahan Model Pengelolaan

Rahmat bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan perubahan pola pengelolaan dana kebudayaan. Ia menyarankan agar alokasi anggaran bisa langsung diberikan kepada komunitas dan pelaku seni yang telah terbukti konsisten dalam menjalankan kegiatan budaya secara mandiri.

“Banyak komunitas yang selama ini menjaga wajah budaya Bandung tanpa bantuan berarti dari pemerintah. Mungkin sudah saatnya pendekatan top-down digantikan dengan pola kolaboratif yang memberi ruang lebih besar bagi partisipasi warga,” ujarnya.

Kota Kreatif dan Tantangan Implementasi

Bandung dikenal sebagai bagian dari jaringan Kota Kreatif UNESCO sejak 2015 dalam kategori desain. Namun, menurut sejumlah pengamat, gelar tersebut memerlukan dukungan nyata dari berbagai pihak agar tidak berhenti pada pencitraan semata.

Seruan yang disampaikan Rahmat Jabaril membuka ruang diskusi mengenai peran dan strategi pemerintah kota dalam membangun kebijakan budaya yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah kota diharapkan menanggapi kritik ini secara konstruktif demi penguatan peran pelaku budaya di tingkat lokal.[R]