REPUBLIKAN, Bandung – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Tia Fitriani, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja mitra kerja komisi, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Mal Pelayanan Publik (MPP), guna memastikan pelayanan kepada masyarakat dan investor berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
Menurut Tia, keberadaan DPMPTSP dan MPP memiliki peran strategis dalam mendorong iklim investasi yang sehat sekaligus mempermudah akses layanan publik. Oleh karena itu, evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga dan terus meningkat.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
“Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Kami di Komisi III memiliki tanggung jawab untuk memastikan mitra kerja menjalankan tugasnya secara maksimal,” ujar Tia. Rabu (11/2/2026)
Ia menilai, kemudahan perizinan dan kepastian layanan menjadi faktor penting dalam menarik penanaman modal ke Jawa Barat. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, proses perizinan diharapkan tidak lagi berbelit-belit serta mampu memangkas waktu dan biaya.
Tia juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi Mal Pelayanan Publik sebagai pusat layanan terpadu yang benar-benar memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat. Menurutnya, MPP harus terus berinovasi, baik dari sisi sistem, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana pendukung.
“Jangan sampai MPP hanya menjadi simbol. Pelayanan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Evaluasi terhadap waktu layanan, kepuasan publik, dan efektivitas sistem harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Selain itu, Tia mendorong adanya penguatan pengawasan terhadap realisasi investasi agar tidak hanya berhenti pada tahap perizinan, tetapi juga berlanjut pada implementasi yang berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat guna menciptakan tata kelola penanaman modal dan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.[R]
Comment