LSM Baladhika Desak Kejari Usut Tuntas Dalang Intelektual Kasus SPK Fiktif Dinkes

REPUBLIKAN, Sukabumi – Pasca pengungkapan tiga orang tersangka kasus dugaan Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif di Dinas Kesehatan (Dinskes) Kabupaten Sukabumi, menuai perhatian semua kalangan, Selasa (21/03/2023).

Bagaimana tidak, dari tiga tersangka yang terjerat kasus tersebut dinilai masih ada pelaku lainnya yang merupakan dalang intelektual yang bekerja secara sistematis.

Tim Investigasi dan Intelejensi LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara Sukabumi (Ara Rahman) mengatakan, peran fungsi pengawasan masyarakat tentunya sangat penting dalam control sosial di Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Selain itu, ia juga mengaku sebagai LSM yang melakukan Pelapdu kasus SPK fiktif kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi pada Juni 2022 lalu itu, merupakan kasus yang cukup lama diungkap dan tidak tercium oleh pemeriksa keuangan selaku auditor internal pemerintah.

” Iya, tak main-main dalam kasus SPK fiktif Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi pada 2016 itu, telah menelan kerugiaan hingga Rp37 Miliyar dan ini angka fantastis untuk korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi,” kata Ara

Lanjutnya, Pihaknya menilai pasca pengungkapan tiga orang tersangka kasus tersebut, telah menjadi trending topik di masyarakat Kabupaten Sukabumi. Bahkan, pihaknya mengaku ada yang menyebutkan, bahwa aktor intelektualnya belum terungkap.

” Memang betul, jika kita mengacu kepada buku Good Governance Karya Dr. Gradios yang mengatakan, bahwa korupsi di lakukan secara sistematis dan terorganisir, jadi tidak mungkin di lakukan hanya satu individu saja “, Ungkapnya.

Sambungnya, Sebab itu jika mengacu pada buku tersebut dan bila di kaitkan dengan kasus SPK fiktif ini, tidak mungkin yang menjadi pelaku hanya para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja. Untuk itu, LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara Sukabumi, meminta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, dari ke tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini, harus ada pengembangan aktor lainnya.

” Mayoritas kasus korupsi ini, dilakukan secara sistematis. Jadi kita tunggu kinerja kejaksaan yang profesional dalam tahap pengembangan kasus SPK fiktif tersebut. Intinya, kejaksaan harus bisa mengusut tuntas oknum pejabat atau aktor intelektual yang berada di belakang kasus SPK fiktif Dinkes ini,” bebernya.

Desakan LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara Sukabumi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi ini, merupakan sebuah harapan dari masyarakat Kabupaten Sukabumi yang ditampung sebagai aspirasi dari LSM tersebut.

” Selain itu, harapan kami juga semoga kejaksaan kerja cepat dalam mengungkap aktor lainya, Bilamana ada. Maka, sepenuhnya kami mendukung kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum “, Pungkasnya.[rt]