REPUBLIKAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan naik menjadi Rp 32,8 triliun. Kenaikan itu disepakati usai pembahasan bersama DPRD Jabar dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang rampung pada Kamis (8/8/2025) malam.
“Volume Rp 32,8 triliun, naik lah ya,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, di Gedung DPRD Jabar, Bandung.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Dalam rapat paripurna tersebut, Dedi menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah integrasi gedung sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dalam satu lahan. Menurutnya, harga lahan di kawasan perkotaan yang terus meningkat menjadi hambatan utama pembangunan sekolah baru, terutama untuk jenjang SMA dan SMK.
“Selama ini abai membangun sekolah baru. Beberapa tahun data menunjukkan bahkan nol pembangunan sekolah,” ujar Dedi.
Ia mengusulkan dua langkah solusi: mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi, serta membangun kompleks terpadu SMP-SMA untuk efisiensi lahan. Targetnya, pada 2026–2027 seluruh lulusan SMP di Jawa Barat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah.
Selain itu, Dedi juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Ia mengaku tengah bernegosiasi dengan pemerintah pusat terkait mekanisme dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang saat ini dipotong untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Daripada menunggu dana bagi hasil full dibayar, lebih baik DAU tidak dipotong untuk PEN. Nanti dihitung saja di akhir tahun berapa yang harus dibayar ke provinsi,” kata Dedi.
Wakil Ketua DPRD Jabar, M. Q. Iswara, menambahkan bahwa APBD sebelumnya berada di angka Rp 31,6 triliun, sehingga kenaikan mencapai sekitar Rp 1,13 triliun. Salah satu fokus dalam perubahan APBD ini adalah pembangunan ruang kelas baru (RKB).
“Hampir Rp 1 triliun lebih untuk RKB, tersebar di seluruh Jawa Barat,” ujar Iswara. Ia menegaskan, alokasi APBD untuk sektor pendidikan mencapai 38,4 persen dari total belanja, jauh di atas ketentuan minimal 20 persen.[R]
Comment