REPUBLIKAN, Bandung – Kembali, Asep Sudrajat Komisi A DPRD Kota Bandung sekaitan unjuk rasa (18/8/2023) oleh warga Rancanunpang Gedebage Kota Bandung, mempertanyakan sekaligus memprotes pembangunan jembatan Bailey dari kawasan Summarecon Bandung yang melintasi kali Cinambo di betulan Rancanumpang.
Kepada redaksi menurut Kang Upep demikian sapaan akrab dari Asep Sudrajat Komisi A DPRD Kota Bandung, “kejadian di Rancanumpang itu bukti klimaks warga dengan berbagai pembangunan yang ada di wilayah Gedebage khususnya, sekarang di Kelurahan Rancanumpang, masih carut-marut tak karuan!”
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Lebih lanjut menurut Kang Upep, terkait rencana pembangunan jembatan Bailey yang melintasi sungai atau kali Cinambo: “Banyak pihak yang harus bertanggung jawab. Setahu saya, mereka yang punya wewenang mengeluarkan ijin. Salah satunya, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), ada DPKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), ada Satpol PP. Tentu, ini harus dikoordinasikan oleh semua pihak termasuk Summmarecon. Diketahui, pembangunan jembatan Bailey ini, berdalih instruksi dari Pusat untuk akses RI Satu menuju ke Stasiun KCIC Tegalluar?”
Lanjutnya menurut Kang Upep, di lapangan sudah banyak menimbulkan masalah:
“Inimulai dari aspek sosial dan lingkungan. Pertama kali saya tahu ada yang tidak beres, sudah saya berhentikan! Pasalnya, ada penebangan pohon. Bahkan saat rencana pemindahan di lapangan, hari itu sudah mulai digali akarnya. Jelas pekerjaan ini, tidak memiliki ijin!”
Masih kata Kang Upep, fenomena hari ini ada demo masyarakat di sekitar Rancanumpang:
“Ini artinya, semua pemangku kebijakan tidak tegas untuk menindak oknum-oknum di lapangan yang menganggap semua bisa diselesaikan, setelah ada reaksi ini konyol. Mana mana tanggung jawab pemerintah? Mana tanggung jawab Summarecon? Faktanya, semua tidak ada! Akhirnya, memancing masyarakat turun ke jalan, dan demo untuk meminta kepastian informasi yang bisa diterima oleh pikiran mereka”.
Selanjutnya Kang Upep, mengkritisi:”Jangan jangan instruksi dari Pusat hanya alasan saja?! Saya jadi bingung kalau begini, apalagi warga masyarakat, kalau melihat proses birokrasi di Kota Bandung ketika ada kepentingan nasional, di sini yang lebih tahu itu pak Camat? Ya, Pak Camat seolah olah menerima instruksi langsung dari pusat, ini luar bisa, sementara dinas-dinas yangg berkaitan dengn pembangunan tersebut tidak tahu?! Bahkan, saya menyayangkan Pak Plt Wali Kota saja tiada tanggapan serius soal ini. Padahal ini martabat Pemkot Bandung, yang mana secara birokrasi saya lihat tidak berjalan dengan baik. Semua seolah-olah tidak tahu, bakal ada rencana kedatangan RI Satu, justru yang tahu hanya Camat dan Sumareccon. Wow, ada apa ini ?
Melanjut kata Kang Upep, padahal secara birokrasi atau organisasi:
“Camat itu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan?”
Sebagai penutup kata Kang Upep:
“Jadi saya minta kepada Pemkot Bandung dalam hal ini Plt Wali Kota Bandung, untuk segera menangani persoalan jembatan Bailey yang ada di kelurahan Rancanumpan, Gedebage, segeralah melakukan evaluasi kewilayahan, sebelum permasalahan ini dan sejenis lainnya semakin menumpuk dan lebih sukar lagi, sehingga lebih sukar ditangani. Semoga ya?” [HS/AS].
Comment