Oleh: Irzal Yanuardi
(Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDI PERJUANGAN Kota Bandung)
REPUBLIKAN – Tanpa hujan tanpa angin Muhammad Farhan selaku Walikota Bandung, menunjuk para pedagang/ pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kawasan Jalan Panjunan Kota Bandung sebagai penyebab utama kerusakan jalan tersebut.
![](https://republikan.co/wp-content/uploads/2024/03/IMG_20240320_140453.jpg")
Pada satu wawancara Door Stop Muhammad Farhan menyebut para pedagang yang berkegiatan di wilayah tersebut memperjualbelikan barang dagangan mengandung air sehingga mengakibatkan erosi pada jalan lalu terjadilah bolong bolong pada permukaan jalan.
Jelas apa yang dikatakan Muhammad Farhan ibarat pepatah “buruk muka cermin dibelah”, mengingat sama sekali tidak ada hubungan paling nyata antara keberadaan Pedagang dengan kerusakan permukaan jalan.
Fakta sesungguhnya adalah kegagalan Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini dinas terkait dalam melakukan tata kelola ruas jalan, kenapa jadi harus mengkambinghitamkan kegiatan warga negara sebagai pemilik hak konstitusi dalam mencari penghidupan yang layak.
Selain itu jelas jelas menurut konstitusi sudah menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah lah untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi Warganya sendiri, bukan sebaliknya berniat menggusur mereka ketika sedang menafkahi diri dan keluarganya sendiri.
Terlebih menurut Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang masih belum diberi nomenklatur oleh Walikota sejak tahun 2025, bahwasanya tidak ada lagi langkah penertiban dalam bentuk penggusuran PKL.
Apakah memang dikarenakan watak Pemerintah Kota Bandung yang masih enggan berubah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang dan Pelaku UMKM, menjadi penyebab utama masih belum diberlakukan nya Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
Sebagai pemegang amanat rakyat seharusnya dalam merencanakan kebijakan untuk menggusur para pelaku UMKM seharusnya Bapak M Farhan terlebih dahulu mengambil tindakan persuasif berdialog dengan para pelaku UMKM hingga menemukan soslusi yang lebih mengedrpakan hak ekonomi warga nya.[R]
Comment